Kebijakan Publik : Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, Macam Macam, Contoh, Dan Proses Perumusan Kebijakan Publik

loading...
Kebijakan Publik : Pengertian,Tujuan, Ciri-Ciri, Macam Macam, Contoh, Dan Proses Perumusan Kebijakan Publik - Kebijakan Publik yaitu suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas. Secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis yang berarti negara, kota. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu politia yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggris policie untuk menunjuk suatu masalah yang berafiliasi dengan permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.

 Kebijakan Publik yaitu suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang ke Kebijakan Publik : Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, Macam Macam, Contoh, Dan Proses Perumusan Kebijakan Publik

Sedangkan kata Publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Kaprikornus disimpulkan bahwa, pengertian kebijakan publik yaitu sejumlah insan yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, perilaku dan suatu tindakan yang benar dan higienis berdasarkan nilai norma yang mereka miliki.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Woll (1966)
Menurut Woll, Kebijakan Publik yaitu sejumlah suatu kegiatan pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui banyak sekali suatu forum yang menghipnotis sebuah kehidupan masyarakat.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli


1. Woll (1966)
Menurut Woll, Kebijakan Publik yaitu sejumlah suatu kegiatan pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui banyak sekali suatu forum yang menghipnotis sebuah kehidupan masyarakat.

2. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973)
Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt, Kebijakan Publik yaitu sebagai sebuah keputusan yang tetap, yang ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat suatu kebijakan dan yang melaksanakannya

3. Robert Eyestone
Menurut Robert Eyestone, Kebijakan Publik yaitu sebagai kekerabatan suatu unit pemerintah dengan suatu lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang dimana didalamnya terdapat sebuah interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi problem publik.

4. Carl Friedrich
Menurut Carl Friedrich, Kebijakan Publik yaitu suatu proposal arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu pemerintah guna untuk mengatasi kendala atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

5. Arnold Rose
Menurut Arnold Rose, Kebijakan Publik yaitu suatu rangkaian tindakan yang saling berhubungan.

6. Bill Jenkins
Menurut Bill Jenkins, Kebijakan Publik yaitu suatu keputusan yang berdasarkan kekerabatan kegiatan yang dilakukan oleh pemain drama politik guna untuk menentukan tujuan dan mendapat hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu.

7. Amara Raksasataya
Menurut Amara Raksasataya, Kebijakan Publik yaitu suatu kebijakan sebagai sebuah taktik dan seni administrasi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
 
Ciri Ciri Kebijakan Publik
Adapun karakteristik atau ciri ciri kebijakan publik diantaranya:
  • Kebijakan Publik merupakan suatu instruksi dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
  • Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
  • Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
  • Kebijakn Publik merupakan sebuah bentuk nyata negara dengan rakyatnya
  • Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, misalnya Undang-Undang
Tujuan Kebijakan Publik
Adapun tujuan perumusan atau pembuatan kebijakan publik yaitu:
  • Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
  • Untuk melindungi hak-hak masyarakat
  • Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
  • Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Macam Macam Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Ditinjau Dari Pembuatnya


Ditinjau dari pembuatnya, terdapat 2 kebijakan publik yakni sentra dan daerah.
Kebijakan Pusat
Kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah atau forum negara yang ada sentra untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Daerah
Kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah atau sebuah forum Daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing.

Kebijakan Publik Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, ada 3 macam kebijakan publik yaitu: kebijakan publik bersifat distributif, kebijakan publik bersifat ekstraktif dan kebijakan publik bersifat regulatif.

Kebijakan Publik Bersifat Distributif
Kebijakan ini bersifat distributif artinya kebijakan ini bersifat distributif dalam membagikan dan mengalokasikan sumber material yang telah diperoleh pada masyarakat luas. Contohnya menyerupai kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat pada masyarakat yang kurang mampu.

Kebijakan Publik Bersifat Ekstraktif
Kebijakan bersifat ekstraktif artinya dalam perembesan sumber material dari masyarakat luas. Contohnya menyerupai kebijakan pada bea cukai tembakau.

Kebijakan Publik Bersifat Regulatif
Kebijakan berarti regulatif artinya kebijakan berisi sejuamlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara atau penyelenggara guna membuat ketertiban dan kelancaran. Contohnya menyerupai kebijakan dalam tetapkan UMR.

Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan kebijakan publikyang diatur berdasarkan urutan waktu secara sedikit demi sedikit dari mulai penyusunana agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan danb evaluasi kebijakan. Pada tahap ini menggambarkan kegiatan yang aterus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berafiliasi satu sama lain. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa permasalahan diantaranya:
  • Energi dan lingkungan
  • Ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Pendidikan
  • Pembangunan
  • Transportasi
  • Kesehatan
  • Kesejahteraan sosial
  • Kesempatan kerja
  • Komunikasi
  • Masalah perkotaan
  • Masalah internasional
Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat artinya keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Hal tersebut alasannya yaitu masyarakat mengetahui dan mengalami permasalahan-permasalahan tersebut. Membuat suatu kebijakan publik berarti itu yaitu suatu proses pembuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan dengan cara menentukan dan menilai warta yang ada guna memecahkan permasalah tersebut.

Jika masyarakat ikut aktif dalam perumusan kebijakan publik maka kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Demikian Penjelasan Tentang Kebijakan Publik : Pengertian,Tujuan, Ciri-Ciri, Macam Macam, Contoh, Dan Proses Perumusan Kebijakan Publik. Semoga Bemanfaat :)
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
close