Kekejaman Kebijakan Dalam Periode Penjajahan Jepang

loading...


Masa pendudukan atau penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan ditandainya kejadian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Moh Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Penjajahan yang berlangsung sekitar 3,5 tahun itu sanggup terbilang cukup singkat mengingat kalau dibandingkan dengan penjajahan oleh Belanda yang berusia 350 tahun. 

Masa pendudukan atau penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun  KEKEJAMAN KEBIJAKAN DALAM MASA PENJAJAHAN JEPANG

Namun, penjajahan yang hanya berumur singkat tersebut ternyata sangat menunjukkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kekejaman penjajahan Jepang salah satunya dengan aneka macam kebijakan yang dikeluarkan yang umumnya sangat merugikan bangsa Indonesia. Berikut ialah pola beberapa kebijakan masa penjajahan Jepang yang sangat kejam.

1.      Kebijakan ekonomi perang
Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Jepang berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama, mengusahakan semoga menerima proteksi rakyat semoga sanggup memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada. Ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah selatan.

Oleh alasannya itu, pemerintah Jepang pada awalnya senantiasa berupaya mencapai mencapai serta berupaya mempertahankan keadaan yang stabil. Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia juga mempunyai 2 prioritas, yakni menghapus efek barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemengan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

2.      Kebijakan dalam acara pendidikan dan kebudayaan
Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, sesudah itu Jepang menyerang Jawa dan balasannya memaksa Belanda mengalah pada Maret 1942. Sejak itu Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan Jepang mempunyai implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan dan kebudayaan di kurun kemerdekaan. Kebijakan tersebut antara lain:

a.       Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan dan menggantikan Bahasa Belanda.
b.      Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan menurut kelas sosial di kurun penjajahan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa belanda, pelanggaran bahan wacana Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa absurd kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran.

Kebijakan ini menyebabkan terjadinaya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya. Angka buta karakter menjadi sengat tinggi, walaupun telah ada perjuangan pemberantasan buta huruf

3.      Kebijakan Romusha
Romusha ialah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Kebanyakn romusha yaitu petani, dan semenjak bulan Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi romusha. Jumlah orang yang menjadi romusha tidak diketahui pasti, diperkirakan beravariasi dari 4-10 juta orang.

Demikian klarifikasi mengenai KEKEJAMAN KEBIJAKAN DALAM MASA PENJAJAHAN JEPANG, semoga sanggup bermanfaat.
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
close