loading...
a. Bidang ekonomi
Ketika Jepang menduduki Indonesia, objek-objek vital berupa alat-alat produksi telah hancur sehingga menjadikan sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Pemerintah Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan roda perekonomian imperialisnya.
Pengawasan dilakukan terhadap peredaran dan penggunaan sisa-sisa persediaan barang. Untuk mencegah peningkatan harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dengan hukuman berat bagi yang melanggar.
Pemerintah Jepang menyebarkan teladan ekonomi perang di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap kawasan mesti memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan perang.
Peningkatan kebutuhan pangan dan perang pada tahun 1942, menciptakan Jepang melancarkan kampanye pengerahan dan penambahan materi pangan secara besar-besaran dengan menuntut rakyat untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan memaksa untuk menjadi pekerja Romusha.
b. Mobilitas sosial
Selain menguras sumber daya alam, Jepang juga melaksanakan eksploitasi tenaga manusia. Semua penduduk Indonesia dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun sarana dan prasarana perang Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja keras sepanjang hari tanpa upah dan makan pun terbatas, sehingga banyak penduduk yang kelaparan, sakit dan meninggal dunia.
Baca Juga : TAHAPAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA
Setiap desa dibuat panitia pengerahan tenaga yang disebut dengan rumokyokai. Selain itu, Jepang juga memobilisasi para cowok untuk membentuk tentara cadangan, yang dibutuhkan sanggup membantu Jepang melawan sekutu.
c. Bidang birokrasi
Setelah jepang menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan, sebagai berikut:
1) Wilayah I, mencakup Jawa dan Madura yang diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Jakarta (Tentara Keenam Belas).
2) Wilayah II, mencakup Sumatra yang diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi (Tentara Kedua Puluh Lima).
3) Wilayah III, mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku yang diperintah oleh angkatan maritim yang berpusat di Makassar (Armada Selatan Kedua).
Masing-masing wilayah dipimpin oleh kepala staff tentara atau armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu. Namun, pada Agustus 1942 pemerintahan militer sementara berakhir. Jepang telah mengirimkan tenaga sipil pemerintahan ke Indonesia, dan semenjak ketika itu jabatan-jabatan penting yang diduduki orang-orang Indonesia mulai diganti.
d. Bidang militer
Keadaan Perang Pasifik mulai berubah pada awal tahun 1943. Ekspansi yang dilakukan Jepang berhasil dilarang oleh pihak Sekutu sehingga Jepang telah habis, dan Jepang segera menyadari bahwa mereka memerlukan donasi dari penduduk kawasan jajahan.
Jepang mulai mengerahkan pemuda-pemudi Indonesia guna membantu perang melawan Sekutu. Jepang membentuk kesatuan pertahanan sebagai tempat penggemblengan pemuda-pemudi Indonesia di bidang kemiliteran sehingga mereka menjadi pemuda-pemudi yang terdidik dan terlatih dalam kemiliteran.
Organisasi semimiliter yang dibuat Jepang yaitu antara lain:
1) Seinendan (Barisan Pemuda) dibuat tanggal 9 Maret 1943.
2) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) dibuat tanggal 29 April 1943.
3) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang) dibuat April 1943.
4) Fujinkai (Barisan Wanita) dibuat pada Agustus 1943.
5) Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa) dibuat tanggal 1 Maret 1944.
6) Seisyntai (Barisan Pelopor) dibuat tanggal 25 September 1944.
7) Pembela Tanah Air (Peta) dibuat tanggal 3 Oktober 1943.
Demikian klarifikasi mengenai PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN, biar sanggup bermanfaat.
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
